BBM dan Public Trust

Oleh:Aji Sofanudin

Perdebatan naik tidaknya harga BBM belum berakhir meskipun DPR telah melakukan sidang paripurna dan mengesahkan UU APBN Perubahan 2012. Keputusan sejumlah pihak untuk melakukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan pertarungan lanjutan setelah sebelumnya terjadi perdebatan sengit terjadi di gedung parlemen. Banyak yang menduga, jika sembilan hakim MK bekerja profesional tanpa tekanan, kubu koalisi (pemerintah) bakal kehilangan muka karena Pasal 7 ayat 6a akan dibatalkan oleh MK. Bukan bermaksud mendahului Tuhan, kepakaran dan Pengalaman Yusril Ihza Mahendra sebagai salah satu pihak yang mengajukan uji material sudah teruji. Beberapa UU yang diajukan Judicial Review oleh Yusril selalu menang di tingkat MK.

Mafhum, sebagai pakar hukum tata negara Yusril sangat paham terhadap liku-liku penyusunan sebuah undang-undang. Belum lagi pengalaman dia sebagai Menteri Kehakiman, Menteri Hukum dan HAM, Sekretaris Kabinet, dan Mensekretaris Negara yang kenyang dan ngerti njobo-njero terhadap proses penyusunan rancangan UU. Jika ini benar, pemerintah akan kehilangan muka. Apalagi secara politik, publik tahu bahwa rancangan ide yang diusung dalam sidang paripurna berasal dari Partai Golkar bukan dari Partai Demokrat. Ide dan template Golkar untuk menunda kenaikan BBM itu disepakati seluruh kubu koalisi minus PKS. Diamnya Deny Indrayana, pakar hukum yang kerap menjadi ‘mjuru wacana’ pemerintah, bisa bermakna pembenaran terhadap inkonstitusionalnya Pasal 7 ayat 6a tersebut.

Upaya Judicial Review

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah menyepakati pasal 7 ayat 6 dan 6A Undang-Undang APBN Perubahan 2012 pada Sabtu (31/03) dini hari. Ayat 6 berbunyi “Harga Eceran Bahan Bakar Minyak tetap”. Sedangkan Ayat 6a berbunyi “Dalam hal harga rata-rata minyak Indonesia (Indonesian Crude Oil Price/ICP) dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan rata-rata sebesar 15 persen dalam enam bulan terakhir dari harga minyak internasional yang diasumsikan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012, maka pemerintah berwenang untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukungnya”

Secara redaksional kedua ayat ini bertentangan, Pasal 7 ayat 6 menyatakan tidak ada kenaikan harga BBM, sementara pasal 7 ayat 6a, pemerintah diberi kewenangan menyesuaikan harga apabila rata ICP mencapai 15 % selama 6 bulan waktu berjalan (bisa menaikkan hrga BBM)..... kan jelas bertentangan; yang satu bilang "tidak", yg satunya bilang "boleh"..

Banyak kalangan menganggap keputusan itu bertentangan dengan konstitusi. Pasal itu menabrak Pasal 33 UUD 1945 seperti ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Selain mengabaikan kedaulatan rakyat, dalam menetapkan APBN juga mengabaikan asas kepastian hukum dan keadilan. Kepastian yang dimaksud adalah, pemerintah diberi kewenangan menyesuaikan harga BBM bersubsidi dengan kebijakan pendukungnya, seperti fluktuasi harga ICP. Ini seperti menyerahkan harga BBM kepada mekanisme pasar, ini berarti kedaulatan negara akan berkurang.

Selain menabrak dengan isi Pasal 33 UUD 1945 lainnya, Pasal ini juga tak sejalan dengan Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mengatur bahwa setiap ketentuan perundang-undangan harus memiliki asas yang jelas dan pasti.

Jika benar, pemerintah kalah dalam Uji Formil dan Materiil dapat dipastikan membatalkan ini. Yang dibatalkan hanya yang terkait dengan ini pengurangan subsidi BBM atau berpengaruh terhadap seluruh kebijakan UU APBN Perubahan 2012 yang berarti berlaku APBN Perubahan Tahun 2011